”Jika tahun 2010, jumlah jamaah haji di ring I adalah 63 persen, kami targetkan di tahun 2011 ini mencapai 80 persen. kemudian jamaah yang tionggal di Markaziah pada 2010 mencapai 95 persen, kami targetkan untuk tahun 2011 ini mencapai 100 persen bisa tinggal di Markaziah,” tegas Menag didampingi Sekjen Kemenag Bahrul Hayat PhD. Jarak ring I adalah maksimal 2000 meter dari Masjidil Haram.

Ditegaskan Menag, jika target 80 persen ini tercapai, maka tidak perlu lagi pelayanan bus antar jemput jamaah dari dan menuju pondokan atau Masjidi haram. ”Selain itu, nantinya juga tidak ada lagi pengembalian uang pondokan. Karena yang sudah-sudah, dengan adanya pengembalian uang pondokan, menimbulkan masalah,” ungkap Menag.

Menag Suryadharma Ali juga mengaku masih ada hal yang terasa mendesak untuk diperbaiki dalam pelaksanaan kerukunan umat beragama di tanah air. Khususnya menyangkut pemberian izin mendirikan rumah ibadah. Sebab, tak jarang perselisihan dipicu oleh pemberian izin mendirikan bangunan ruma ibadah. ”Hal ini berpengaruh kepada kualitas kerukunan beragama di tanah air,” tuturnya.

Menag juga mengajak semua pihak untuk kembali menghidupi sikap toleransi. ”Kalau ada masalah harus diselesaikan dengan peraturan yang ada. Walaupun ada masalah jangan diselesaikan secara emosional tetapi dengan hati yang jernih dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.” ungkapnya.

Menurut Suryadharma, dengan mematuhi peraturan yang ada Insya Allah ketegangan bisa diminimalisasi dan semua pihak  bisa bergandengan tangan membangun agama-agama di Republik Indonesia ini. “Dengan mematuhi aturan semua ketegangan bisa diminimalisir sekecil mungkin sehingga kita bisa hidup bersama-sama,” tambahnya..

Menag ajak Berhemat Anggaran
Di hadapan pejabat eselon satu dan dua Kemenag, Menteri Suryadharma Ali meminta agar jajarannya membatasi perjalanan ke luar negeri dan seminar-seminar di dalam negeri. ”Rapat-rapat di daerah juga harus dibatasi. Apalagi misalnya peserta rapatnya adalah dari Jakarta semua, hanya pindah tempat ke Bali misalnya,” tutur Menag.

”Rakor-rakor (rapat koordinasi red.) yang tidak perlu juga tidak usah, harus hemat. kalau kebanyakan rapat dan kebanyakan koordinasi juga akhirnya kerjanya jadi lunglai. Jadi jangan rapat melulu,” tegas Menag. ”Praogram-program sosialisasi, evaluasi juga harus dikurangi,” tambahnya.

Abdul Ghafur menjelaskan, dalam proses penyewaan pemondokan yang berlaku di Arab Saudi harus menyerahkan uang muka terlebih dahulu. Sementara itu, berdasarkan UU nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji disebutkan penggunaan dana operasional haji tidak bisa dilakukan kalau belum mendapat persetujuan dewan.

Pengeluaran tanpa persetujuan akan menyalahi mekanisme dan dapat dikategorikan tindak pidana korupsi.” Tanpa izin DPR-RI gunakan uang bisa kena KPK karena korupsi tidak semata perkaya diri tetapi juga karena tidak sesuai prosedur makanya UU mengatur harus ada persetujuan DPR,”kata dia.

Untuk itu, dikatakan Ghafur, tahap pertama telah ditempuh oleh pemerintah. Pemerintah telah membentuk tim pemondokan baik tim di Arab Saudi ataupun Tanah Air. Tim yang ada pun masing-masing sudah bekerja. Tim pemondokan di Arab Saudi telah aktif untuk membuat daftar dan databese pemondokan yang akan disewa. Sedangkan tim di Tanah Air menyiapkan izin kepada DPR-RI guna penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar 30 persen dari total biaya pemondokan tahun lalu.

Ghafur menyampaikan, surat sudah diajukan ke DPR-RI dan diharapkan akan direalisasikan dalam waktu dekat. Dengan demikian diharapkan, target pemondokan tahun 2011 bisa tercapai. ” Kita menargetkan pemondokan di Makkah 80 persen ring 1, jarak terjauh yang 4 kilometer semakin dekat lagi, dan di Madinah 100 persen,”kata dia.

Secara terpisah, Hasrul Azwar, Anggota Komisi VIII Ketua Fraksi FPPP, mengemukakan surat permintaan izin pengajuan penggunaan dana pemondokan bpih sebesar 30 persen sudah diterima. Prinsipnya, pengajuan tersebut tidak masalah apalagi sudah pernah menjadi kesepakatan keduabelah pihak untuk meningkatkan pelayanan pemondokan kepada jamaah.

Dalam hal ini, kata Hazrul, izin yang diajukan wajar. Mengingat negara-negara lainnya berlomba-lomba mendapatkan pemondokan terdekat baik di Makkah atau Madinah. Saat ini, pengajuan tersebut sedang dibahas terkait detail program estimasi 30 persen tersebut. “Rencananya pada tanggal 20 besok akan diagendakan rapat dengar pendapat dirjen phu dan komisi VIII DPR-RI diharapkan pada tanggal itu pula bisa disepakati dan direalisasikan,” kata dia.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Abdul Ghafur Djawahir.”Ditutup atau tidaknya belum pasti kita akan konfirmasi lebih lanjut lagi,”kata dia kepada Republika di Jakarta, Selasa (18/1)

Dikatakan Ghafur, proses renovasi ini akan berdampak bagi penerbangan jamaah haji seluruh negara tak terkecuali jamaah yang datang dari Indonesia. Meskipun, sebenarnya sejumlah perbaikan tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada musim haji 2010 yang lalu.

Akibat renovasi itu, beberapa jamaah dari berbagai negara mengalami pemindahan airport kedatangan dan pemulangan ke bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Tetapi, bagi jamaah Indonesia pemindahan tersebut hanya dialami oleh Embarkasi Medan.

Menghindari penumpukan dan kepadatan jamaah di bandara King Abdul Aziz, Jeddah nantinya, ada pemikiran untuk mengalihkan sebagian jamaah haji Indonesia ke bandara Thaif. Meskipun diakui, wacana ini masih harus dikoordinasikan di internal pemerintah dan mesti memperoleh izin dari pemerintah Kerajaaan Arab Saudi.”Berbagai kemungkinan dan antisipasi akan dibahas dalam rapat evaluasi dan persiapan yang akan digelar dalam waktu dekat,”kata dia

Sebab, menurut Sekjen AMPHURI, Artha Hanif, banyak persoalan yang terkait pelaksanaan ibadah haji khusus dan belum terakomodir oleh UU, Peraturan Presiden, ataupun Kebijakan Menteri Agama “Karena UU hanya menyebutkan 5 pasal saja yang terdapat pada bab 12 pasal 38-42 sangat ringkas karena banyak sekali persoalan yang belum terjawab oleh regulasi,”jelas dia saat dihubungi Republika di sela-sela Munas I AMPHURI, di Bogor, Senin (17/1)

Artha mencontohkan salahsatunya adalah sistem pendaftaran haji khusus dengan mekanisme first come first serve yang terkesan dipaksakan. Apalagi, target yang diharapkan dari sistem tersebut mencakup transparansi dan pemberian jaminan keberangkatan tidak pernah seratus persen terbukti.

Justru kesemerawatutan pendaftaran yang terjadi. Sebab, dalam Peraturan Menteri No 06 2010 disebutkan para calon jamaah haji khusus wajib mendaftar sendiri secara langsung tanpa diwakilkan. Semestinya, berdasarkan UU NO 13 2008, penyelenggara ibadah haji khusus PIHK lah yang berkewajiban mengurus persiapan calhaj dan memastikan keberangkatannya. “Tapi nyatanya antara UU dan Peraturan Menag tidak sejalan,”kata dia

Selain itu, dikatakan Artha, Munas I akan memilih kepengurusan baru periode 2011-20014 dan merumuskan agenda-agenda dan program kerja selama masa kepemimpinan mendatang. Dia berharap, Munas I yang dihadiri oleh 105 anggota AMPHURI dapat melahirkan keputusan strategis bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan ibadah haji terutama haji khusus.”Manfaatkan momen Munas sebagai titik tolak perbaikan dan pelayanan ibadah haji bagi para jamaah,” pungkas dia.